BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut membahas kondisi terkini serta strategi penanganan penyakit tidak menular dan sejumlah penyakit menular di Provinsi Lampung, seperti campak, tuberkulosis (TBC), dan malaria.
Dalam rapat tersebut, penyakit campak dan TBC menjadi perhatian utama di Provinsi Lampung, seiring masih ditemukannya peningkatan kasus serta perlunya langkah penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi.
Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, hingga April 2026 tercatat sebanyak 281 kasus positif campak. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain dipengaruhi oleh semakin masifnya pelacakan dan pemeriksaan terhadap kasus suspek.
Namun demikian, cakupan imunisasi campak di Provinsi Lampung dinilai masih belum merata. Padahal, untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) dan mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB), cakupan imunisasi minimal harus mencapai 95 persen.
Rendahnya cakupan imunisasi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya maraknya hoaks tentang vaksin di media sosial, adanya kelompok yang menolak imunisasi, kekhawatiran orang tua terhadap efek samping seperti demam, serta kurangnya pemahaman bahwa imunisasi tetap dapat dilakukan meskipun anak telah berusia di atas satu tahun.
Sementara itu, untuk penyakit TBC, estimasi kasus di Provinsi Lampung hingga April 2026 mencapai 30.745 kasus. Tingkat penemuan kasus masih relatif rendah, yakni 11,3 persen dibandingkan jumlah kasus terduga. Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan tergolong tinggi, mencapai 90 persen, dengan 82 persen kasus TBC sensitif obat telah memulai pengobatan.
Sejumlah kendala dalam penanganan TBC turut disampaikan, antara lain keterbatasan tenaga pengelola program, sarana dan laboratorium, kondisi geografis dan sosial masyarakat, serta belum optimalnya pelibatan fasilitas kesehatan swasta dalam pelaporan kasus.
Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat berbagai langkah strategis, di antaranya memaksimalkan surveilans campak, meningkatkan cakupan imunisasi, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mengintensifkan edukasi untuk melawan hoaks terkait vaksinasi.
Wagub Jihan juga menginstruksikan penyusunan strategi jangka pendek yang lebih terarah, termasuk penguatan dukungan anggaran melalui Bappeda untuk sektor kesehatan, serta mendorong keterlibatan komunitas dalam membantu identifikasi kasus dan mempercepat capaian imunisasi di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan dalam pelaporan data penanganan penyakit menular.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar rapat lanjutan guna memastikan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi, peningkatan cakupan imunisasi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan penyakit menular di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih optimal. (*)
