LAMPUNG SELATAN —- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus BRT Institut Teknologi Sumatera (Itera) sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis riset.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, saat menjadi keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bus BRT Itera untuk Transformasi Lampung Maju” yang diselenggarakan Itera, di Ruang Rapat Gedung C Itera, Bandarlampung, Rabu (4/2/2026).
Inisiatif ini dinilai strategis untuk menjawab tantangan mobilitas, tata ruang, serta pembangunan hijau di Provinsi Lampung.
Sekdaprov Marindo menegaskan, FGD ini menjadi ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan di sektor transportasi dan perencanaan wilayah.
“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem pemikiran yang konstruktif. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi kunci lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif,” ujar Marindo.
Ia mengapresiasi peran Itera sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi dan perencanaan wilayah.
Dalam paparannya, Marindo menekankan bahwa transportasi publik merupakan instrumen utama transformasi wilayah karena beririsan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi.
“Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung membutuhkan sistem transportasi yang andal dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi meningkatkan kemacetan, biaya sosial, dan degradasi lingkungan,” jelasnya.
Menurut Marindo, pengembangan angkutan massal perkotaan yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Terkait Bus BRT Itera, ia menyampaikan bahwa program tersebut dapat diposisikan sebagai proyek percontohan transformasi transportasi publik di Lampung. Nilai strategisnya antara lain meningkatkan konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, serta mendorong efisiensi mobilitas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar.
Selain itu, Bus BRT Itera juga berpotensi menjadi wadah integrasi riset, inovasi teknologi, dan kebijakan transportasi, sekaligus model kolaborasi lintas sektor yang dapat direplikasi di wilayah lain di Provinsi Lampung.
“Dalam perspektif kebijakan publik, inisiatif ini tidak hanya berbicara tentang armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” tegasnya.
Marindo menambahkan, pengembangan transportasi publik terintegrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yakni “Mewujudkan Lampung Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.”
Menurutnya, visi tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bus BRT Itera dapat menjadi bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mengurangi ketimpangan mobilitas, serta mendukung transisi menuju pembangunan hijau,” ujarnya.
Pada tahap awal, Sekdaprov menjelaskan bahwa implementasi bus BRT akan diuji coba pada rute Mall Bumi Kedaton (MBK)–Kampus Itera. Layanan ini difokuskan untuk memberikan manfaat langsung bagi civitas akademika, mulai dari mahasiswa hingga dosen.
Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung guna merumuskan regulasi pembiayaan serta memastikan aspek nilai ekonomis agar operasional bus dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain sebagai solusi transportasi kampus, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghidupkan kembali transportasi publik di daerah. Sekdaprov menekankan pentingnya manajemen yang kuat dengan mengacu pada evaluasi pengalaman sebelumnya, agar biaya operasional tetap seimbang dengan pemasukan.
Ke depan, apabila rute awal berjalan optimal, pemerintah berencana mengembangkan rute strategis lainnya, termasuk layanan transportasi publik dari Bandara menuju pusat Kota Bandar Lampung.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan yang terukur, meliputi kelayakan teknis dan ekonomi Bus BRT Itera, pola integrasi dengan sistem transportasi eksisting, skema pendanaan dan keberlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
“Hasil FGD ini diharapkan menjadi rujukan awal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan transportasi publik di Provinsi Lampung secara lebih luas,” kata Marindo.
Sementara itu, Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini difokuskan untuk menghimpun masukan terkait pengelolaan sarana angkutan Bus BRT di lingkungan ITERA dari para pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah.
Pemangku kepentingan tersebut antara lain perwakilan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Litbangda, serta Pejabat Administrator BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung.
Melalui kesempatan tersebut, Rektor Itera menyatakan kesiapan institusinya untuk mengelola aset Bus BRT secara optimal guna mendukung transformasi dan kemajuan transportasi di Provinsi Lampung. (*)
