BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terkait upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Pertemuan lintas sektor ini digelar di Bandarlampung, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi melalui kerja nyata dan langkah konkret, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada tahun 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Namun demikian, prestasi tersebut justru menjadi tantangan untuk dipertahankan di tengah dinamika cuaca dan potensi hambatan distribusi.
“Prestasi ini bukan alasan untuk bersantai. Justru di sinilah ujiannya, apakah kita mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.
Untuk itu, Gubernur Mirza memberikan sejumlah arahan spesifik kepada instansi terkait, antara lain:
Dalam lingkup Produksi dan Stok Pangan, kepada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Gubernur Mirza secara langsung untuk memastikan ketersediaan beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan tetap aman hingga pasca-Idulfitri berbasis data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemudian untuk Stabilisasi Harga, Gubernur Mirza meminta Perum Bulog untuk menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta aktif melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di wilayah rawan gejolak harga.
Pada sektor Energi dan Transportasi, Pertamina, PLN, dan Dinas Perhubungan diminta menjamin pasokan BBM, LPG, dan listrik, serta memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut (ASDP Bakauheni), dan udara.
Terakhir pada sektor Pengawasan, Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan diminta memperketat pengawasan serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar benar-benar menghasilkan pergerakan komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
“Kita ingin hasil yang terasa di lapangan, bukan hanya bagus di atas slide presentasi. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita semua berada di perahu yang sama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengendalian inflasi daerah dan berharap HLM ini menghasilkan rencana aksi yang langsung dapat dieksekusi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menekankan perlunya kewaspadaan terhadap fenomena demand-pull inflation, yakni kenaikan harga akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ia juga mengapresiasi capaian inflasi Lampung tahun 2025 yang berada di angka 1,25 persen (yoy), menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional.
“Capaian ini mencerminkan sinergi yang kuat. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar tren positif tidak berbalik arah ketika permintaan kebutuhan pokok meningkat tajam dalam beberapa minggu ke depan,” kata Bimo.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya kelompok volatile foods seperti cabai, bawang merah, dan daging, secara real time. Digitalisasi pemantauan harga juga menjadi fokus untuk mempercepat pengambilan kebijakan.
Kegiatan HLM kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan menghadapi Ramadhan dan Idulfitri 2026 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bulog Lampung, Ditreskrimsus Polda Lampung, serta Pertamina Regional Lampung, dan diteruskan dengan Diskusi singkat oleh jajaran peserta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para wali kota dan bupati/wakil bupati se-Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta jajaran kepala BUMD Provinsi Lampung. (*)
